Karhutla kembali membuat perusahaan pemegang konsesi menjadi sorotan. Pemerintah mencatat ada 57 badan usaha di delapan provinsi yang memiliki area terbakar di dalam wilayah konsesinya dengan total luas mencapai 33.514,01 hektare. Data tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman setelah rapat koordinasi penanganan karhutla pada 9 November 2026. Namun, keberadaan area terbakar dalam konsesi tidak otomatis berarti seluruh perusahaan tersebut terbukti melakukan pembakaran, karena proses pemeriksaan dan penegakan hukum masih berlangsung.
Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan pengawasan dan penyegelan terhadap 57 entitas tersebut. Hasil verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup pada September 2026 mencatat luasan area terbakar sekitar 34.636 hektare, dengan 95 persen berada di area perkebunan kelapa sawit dan hampir 5 persen merupakan perkebunan tebu. Sebanyak 17 perusahaan disebut memiliki riwayat kejadian kebakaran berulang, sehingga pemerintah menindaklanjutinya melalui instrumen hukum pidana, perdata, maupun sanksi administratif.
Sorotan terhadap korporasi semakin serius setelah Kementerian ATR/BPN pada 9 November mengungkap penanganan 11 korporasi berbasis HGU yang terindikasi berkaitan dengan persoalan karhutla. Bentuk penertibannya beragam, mulai dari pencabutan HGU seluruhnya atau sebagian, tidak memperpanjang HGU, hingga tidak memberikan HGU bagi perusahaan yang haknya belum terbit. Pemerintah menyebut keputusan tersebut didasarkan pada hasil kajian, antara lain kondisi lahan terbakar, kelengkapan sarana dan prasarana, serta riwayat kebakaran berulang.
Kini publik tinggal menunggu apakah proses pemeriksaan benar-benar berujung pada sanksi yang tegas bagi pihak yang terbukti melanggar. Pemerintah mencatat 93 SPDP terhadap korporasi dalam penanganan karhutla, sementara Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum, terdiri dari lima pencabutan, 19 pembekuan, dan delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Pesannya sederhana: punya izin mengelola lahan bukan berarti bebas dari kewajiban menjaganya. Kalau konsesi menghasilkan keuntungan, tanggung jawab menjaga lingkungan juga jangan ikut terbakar.
Postingan
Tidak ada komentar: